Politik di Indonesian sejak Era Reformasi (Tahun 1998-Sekarang)
Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkemb...
-
The poverty rate in Indonesia is still very high by statistical center in Indonesia The number of poor people in Indonesia in March 2012 reached 29.13 million (11.96 percent), reduced by 0.89 million people (0.53 percent) compared to the poor in March 2011 which amounted to 30.02 million (12.49 percent). During the period March 2011-March 2012, the poor in urban areas is reduced by approximately 399.5 thousand people (from 11.05 million in March 2011 to 10.65 million in March 2012), while in rural areas decreased 487 thousand people (from 18.97 million in March 2011 to 18.48 million in March 2012). The percentage of poor people in urban areas in March 2011 amounted to 9.23 percent, dropping to 8.78 percent in March 2012. Likewise with the poor in rural areas, from 15.72 percent in March 2011 to 15.12 percent in March 2012. The role of food commodities to the poverty line is significantly greater than the role of non-food commodities (housing, clothing, education, and health). In March 2012, donations to the Food Poverty Line Poverty Line by 73.50 per cent, not much different from that in March 2011 at 73.52 persen.Komoditi food greatly affect the value of the urban poverty line is rice, cigarette filters, egg race, sugar, chicken, tempeh, tofu, noodles, onion, and red pepper. Meanwhile, commodities that will greatly affect the value of the Poverty Line in rural areas are rice, filter cigarettes, sugar, eggs, instant noodles, tempeh, onion, tofu, in addition to coffee and cayenne pepper.
Poverty reduction in Indonesia can not occur significantly in because of several factors among others due to the high inflation rate in the community, leading to high staple and lower purchasing power of the people. The decline in poverty is happening with a growth rate above 6 percent during 2010 to mid-2012. Notwithstanding the foregoing, the poor perceived inflation is still high. It can be seen from the poverty basket inflation of 10.9 percent in 2011, and 6.52 percent, which is a provisional figure, in 2012. The percentage decreased only thin. "Even in 2005, despite the growth, but poverty basket inflation recorded up to 12.87 percent because of rising fuel prices, the impact on the increase in the poverty rate, from 15.97 percent to 17.75 percent in 2006.Another thing that is not the cause of the poverty reduction in Indonesia is caused by rising unemployment in Indonesia. Total labor force in Indonesia in August 2012 reached 118.0 million, decreased by about 2.4 million people compared to the labor force of 120.4 million people Februari2012 or increased by about 670 thousand people compared to August 2011.Jumlah residents working in Indonesia in August 2012 reached 110.8 million, decreased by about 2.0 million people compared to the state in February 2012 amounted to 112.8 million or an increase of 1.1 million people compared to the state in August 2011. Unemployment rate (TPT) in Indonesia in August 2012 reached 6.14 percent, lower than in February 2012 amounted to 6.32 TPTDuring the last year (August 2011-August 2012), the number of people working has increased, especially in the industrial sector sekitar830 thousand (5.71 percent), and Social Services Sector of 450 thousand people (2.70 percent). While the sectors are declining agricultural sector amounted to 450 thousand people (1.14 percent), Trade Sector by 250 thousand people (1.07 percent), and the Transport Sector, Warehousing, and Komunikasisebesar 80 thousand people (1.57 per cent ).Based on the number of hours worked in August 2012, amounting to 76.5 million people (69.04 percent) to work over 35 hours per week, while residents to the number of hours worked less than 15 hours per week at 6.6 million (5.98 percent ). In August 2012, the work on the elementary school education still dominates in the amount of 53.9 million people (48.63 percent), while the working population with education diploma approximately 3.0 million people (2.68 per cent) and people working with university education is only of 7.0 million (6.30 percent).Looking at the above, the Government should work more seriously in the face of poverty in Indonesia, and not just concentrate on the problem of political feuding and corruption cases. tackle the problem of corruption let remain a realm of law and politics as a means of exploitation that is currently perceived by the public. Leaders in Indonesia each other down to get busy political position for personal or group interests them.Development projects that can be felt directly benefits should be implemented by the government , such as the provision of energy-efficient power plant (low energy power), so will lower the basic rate electricity prices, the decline in electricity prices will make affect to the cost of industrial sectors and price freight transportation, things like this will automatically lower the base price of basic commodities in Indonesia and increasing the purchasing power of the people in the area. Export policies also need to be improved. in the real sector or banking should be more simplified procedures for working capital loans to export-oriented business filed, with the provision of working capital to the soft floral craftsmen that produce export commodities. Guidance for export-oriented businesses should be improved, it is to encourage the country's foreign exchange earnings which will be used to build the country. -
Angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi berdasarkan pusat statistik di Indonesia Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode Maret 2011−Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun menjadi 8,78 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada Maret 2012. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,50 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52 persen.Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam ras, tempe, tahu, mie instan, bawang merah, dan cabe merah. Sedangkan, komoditi yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, tahu, dengan tambahan kopi dan cabe rawit.
Penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak dapat terjadi significant di karenakan beberapa faktor diantara lain dikarenakan tingginya angka inflasi di masyarakat, yang menyebabkan tingginya bahan pokok dan menurunkan tingkat daya beli dari masyarakat. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi dengan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen selama tahun 2010 hingga pertengahan 2012. Sekalipun demikian, inflasi yang dirasakan masyarakat miskin masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari poverty basket inflation sebesar 10,9 persen pada 2011, dan 6,52 persen, yang merupakan angka sementara, pada 2012. Persentase hanya berkurang tipis. "Bahkan pada 2005, walaupun terjadi pertumbuhan, tapi poverty basket inflation tercatat sampai 12,87 persen karena ada kenaikan harga BBM, berdampak pada kenaikan angka kemiskinan, dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen pada 2006.
Hal lain yang menjadi penyebab dari tidak terjadinya angka kemiskinan di Indonesia adalah disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118,0 juta orang, berkurang sekitar 2,4 juta orang dibanding angkatan kerja Februari2012 sebesar 120,4 juta orang atau bertambah sekitar 670 ribu orang dibanding Agustus 2011.Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 110,8 juta orang, berkurang sekitar 2,0 juta orang dibanding keadaan pada Februari 2012 sebesar 112,8 juta orang atau bertambah 1,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen dan TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen.Selama setahun terakhir (Agustus 2011―Agustus 2012), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Industri sekitar830 ribu orang (5,71 persen), serta Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 450 ribu orang (2,70 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebesar 450 ribu orang (1,14 persen), Sektor Perdagangan sebesar 250 ribu orang (1,07 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasisebesar 80 ribu orang (1,57 persen).
Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2012, sebesar 76,5 juta orang (69,04 persen) bekerja diatas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam perminggu mencapai 6,6 juta orang (5,98 persen). Pada Agustus 2012, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 53,9 juta orang (48,63persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,0 juta orang (2,68 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan universitas hanya sebesar 7,0 juta orang (6,30persen).
Melihat keadaan tersebut diatas, Pemerintah harus bekerja lebih serius dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia, dan tidak hanya berkonsentrasi kepada masalah perseteruan politik dan kasus-kasus korupsi. penanggulangan masalah korupsi biarkanlah tetap menjadi ranah hukum dan tidak menjadi sarana ekploitasi politik seperti yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Para pemimpin di Indonesia sibuk saling menjatuhkan untuk mendapatkan posisi politik bagi kepentingan pribadi ataupun golongan mereka.
Pembangunan proyek-proyek yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti contohnya penyediaan sarana pembangkit tenaga listrik yang hemat energy (low energy power), sehingga dapat menurunkan tarif dasar harga listrik, dengan turunnya tarif dasar listrik secara hukum kausal akan berdampak kepada sektor-sektor industri dan harga angkutan transportasi, hal seperti ini automatis akan menurunkan harga dasar bahan pokok sehingga meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.Kebijakan ekonomi di bidang eksport juga diperbaiki. di sektor riil atau perbankan harus lebih mempermudah prosedur pemberian kredit modal kerja kepada bidang-bidang usaha yang berorientasi eksport, pemberian modal kerja dengan bunga lunak kepada para pengrajin kecil yang menghasilkan komoditas eksport. Pembinaan terhadap pengusaha berorientasi eksport harus perlu ditingkatkan, hal ini untuk mendorong pendapatan devisa negara yang akan dipergunakan untuk membangun Negara.
-
Department of Economic and Social Affairs
Division for Public Administration and Development ManagementInnovations inPublic GovernanceGenesis, Purpose and Scope of the United Nations Public Service AwardsThis chapter provides an overview of the rationale for establishing the United Nations Public Service Awards, and it outlines the objectives, the categories and criteria of its annual competition, and its selection process.1. What is the United Nations Public Service Awards Programme?The United Nations Public Service Awards Programme is the most prestigious international recognition of excellence in public service. It rewards the creative achievements and contributions of public service institutions to a more effective and responsive public administration in countries worldwide. Through an annual competition, the United Nations Public Service Awards Programme promotes the role, professionalism and visibility of public service. It encourages exemplary public service and recognizes that democracy and successful governance are built on a competent civil service.2. Why was the United Nations Public Service Awards Programme Established?Governments from around the world are required to respond to increasingly complex demands from their citizens and significant changes in their global environments. At the national level, they are grappling with several difficult social and economic issues; including poverty eradication, unemployment, poor education systems; health epidemics (including HIV/AIDS and the avian influenza), and environmental degradation. At the same time, they are attempting to readjust their policies and skills to integrate effectively into the world economy.Overall, governments face three main challenges:- First, they must operate and provide more far-reaching and higher-quality services with reduced resources and limited operational capacities. That is to say, governments must use their resources and build capacities not only more effectively but also more creatively by, for example, enlisting the support of the private sector and civil society in service delivery.
- Second, they must make public institutions more accountable, responsive, and effective by promoting a more citizen-oriented public administration.
- Third, and most importantly, they must respond more adequately to citizens’ demands for greater participation.
Although government still plays a central role in society, it is now widely recognized that civil society and the private sector also have an important role to play in this sphere. Citizens no longer perceive themselves as passive “consumers” of government services but as part of the solution to handle emerging issues more effectively. Deepening democracy to provide opportunities not only for improved representation but also for more active participation and engagement in public affairs requires innovative institutional mechanisms, processes, and policies.As a consequence, several countries around the world are attempting to revitalize their public administration and make it more proactive, more efficient, more accountable, and especially more service oriented. To accomplish this transformation, governments are introducing innovations in their organisational structure, practices, capacities, and working on how to mobilize, deploy, and utilize the human, material, information, technological, and financial resources for service delivery to remote, disadvantaged, and challenged people.While there are efforts all over the world to find innovative ways to improve the performance of public administration and to empower it to effectively initiate, plan and implement national development policies and programmes as well as international and regional agreed development strategies, including the Millennium Development Goals; there is, also, a strong need to acknowledge and share them at the international level.In light of the above, the United Nations Public Service Awards Programme was launched to promote and support Member States’ efforts to improve public sector performance. The importance of this international recognition has later been recalled in 2005, when the United Nations General Assembly “agreed that the United Nations should promote innovation in government and public administration and stressed the importance of making more effective use of United Nations Public Service Day and the United Nations Public Service Awards in the process of revitalizing public administration by building a culture of innovation, partnership, and responsiveness” (UN/2005, A/60/L.24, para.7). To capitalize on existing knowledge on how to achieve development and the Millennium Development Goals, the United Nations General Assembly in 2003 also recommended in Resolution 57/277 that the exchange of experiences related to the role of public administration in the implementation of internationally agreed goals, including those contained in the Millennium Declaration, be encouraged (United Nations, 2003, A/RES/57/277).3. When and How was the UNPSA Established?The United Nations Public Service Awards Programme was launched as a result of the deliberations of the fifteenth meeting of the Group of Experts on the United Nations Programme in Public Administration and Finance (GA Resolution 49/136). During this session, the Group of Experts recommended that an annual event be organized by the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat through its Division for Public Economics and Public Administration (now the Division for Public Administration and Development Management) to recognize and encourage excellence in public administration. This recommendation was subsequently reflected in the report of the Secretary-General on the work of the Group of Experts on the United Nation Programme in Public Administration and Finance at its fifteenth meeting (E/2000/66) and endorsed by the Economic and Social Council in its decision 2000/231 of 27 July 2000.As reiterated by the General Assembly in its resolution 57/277 in 2003, “efficient accountable and transparent public administration, at both the national and international levels, has a key role to play in the implementation of internationally agreed goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration, and in that context stresses the need to strengthen national public sector administrative and managerial capacity-building, in particular in developing countries and countries with economies in transition.”Therefore, in line with the above, 23 June has been designated the United Nations Public Service Day to “celebrate the value and virtue of service to the community.” The Economic and Social Council established the United Nations Public Service Awards to be bestowed on the Public Service Day for contributions made to the cause of enhancing the role, prestige and visibility of public service.”4. What is the Overall Purpose of UNPSA?The overall purpose of the United Nations Public Awards is to recognize the institutional contribution made by public servants to enhance the role, professionalism and visibility of the public service (Economic and Social Council decision 2000/231). It can be translated into the more specific following objectives:- To reward service to citizens and motivate public servants worldwide to sustain the momentum of innovation and the improvement of the delivery of public services;
- To collect and disseminate successful practices and experiences in public administration in order to support efforts for improvements in country level public service delivery;
- Through success stories to counterbalance any negative image of public administration, raise the image and prestige of public servants and revitalize public administration as a noble discipline, on which development greatly depends; and
- To enhance professionalism in the public service by rewarding the successful experiences in innovations and excellence in the public service.
In brief, the Awards aim to:- Discover innovations in governance;
- Reward excellence in the public sector;
- Motivate public servants to further promote innovation;
- Enhance professionalism in the public service;
- Raise the image of public service;
- Enhance trust in government; and
- Collect and disseminate successful practices for possible replication.
5. Who Manages the UNPSA Programme?The Programme is managed by the Division for Public Administration and Development Management of the United Nations Department of Economic and Social Affairs.6. What are the Eligibility Criteria?All Public organisations/agencies at national and sub-national levels, as well as public/private partnerships and organisations performing outsourced public service functions, are eligible for nomination. The United Nations Public Service Awards Programme takes into consideration a geographical distribution of five regions. In order to level the playing field for nominations received from countries with varying levels of development and income, the following five regions have been established:- Africa;
- Asia and the Pacific;
- Europe and North America;
- Latin America and the Caribbean; and
- Western Asia.
Nominations have to be made by another entity than the institution being nominated, i.e., self nominations will not be accepted. Eligible nominators include: government departments and agencies; universities, non-governmental organisations, professional associations, etc. Purely scientific innovations, e.g., in medical or environmental science, do not qualify for the United Nations Public Service Awards.7. What are the Categories and Criteria for Selection?
The UNPSA categories and criteria for selection are hereafter described by year.2003 Categories:- Improvement of Public Service Results
- Improvement of the Quality of the Public Service Process
- Initiatives in the Public Service
2004 Categories:- Improvement of Public Service Results
- Improvement of the Quality of the Public Service Process
- Initiatives in the Public Service
- Application of Information and Communication Technology in Local Government
2005 Categories:- Improving Transparency, Accountability, and Responsiveness in the Public Service
- Improving the Delivery of Public Services
- Application of Information and Communication Technology in Government
2006 Categories:- Improving Transparency, Accountability, and Responsiveness in the Public Service
- Improving the Delivery of Public Services
- Application of Information and Communication Technology in Government
- Special Award in Innovation
2007 & 2008 Categories:- Improving Transparency, Accountability, and Responsiveness in the Public Service
- Improving the Delivery of Public Services
- Fostering Participation in Policy-making Decisions through Innovative Mechanisms
2009 & 2010 Categories:- Improving Transparency, Accountability, and Responsiveness in the Public Service
- Improving the Delivery of Public Services
- Fostering Participation in Policy-making Decisions through Innovative Mechanisms
- Advancing Knowledge Management in Government.
2011 Categories:- Preventing and Combating Corruption in the Public Service
- Improving the Delivery of Public Service
- Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms
- Advancing Knowledge Management in Government
- Promoting Gender-Responsive Delivery of Public Services
-
Life is a lot of work. What is it that gives us the strength to continue when we are tired and burned out? Sometimes an inspirational idea can help us renew ourselves and be filled with strength to fulfill our life's purpose. Inspiration comes in many forms. However, the root of all inspiration is the idea that our lives are meaningful. Inspiration is knowing that what I do matters deeply to the universe. When you have the feeling that your actions are meaningful, you will become filled with strength and vigor to fulfill your life's purpose.
-
Case Control Number:70In 2005, the Monsanto company settled with the US authorities criminal and civil cases that arose in regards to improper payments made to Indonesian officials as part of the company's efforts to grow its Bollgard Cotton, a Genetically-Modified Organism, in South Sulawesi, Indonesia. Monsanto's illicit payments were as follows:(1) From 1997 to 2002, Monsanto's Indonesian affiliates made at least $700,000 of illicit payments to "at least 140 current and former Indonesian government officials and their family members. The largest payment was made in 1998 and 1999 for the purchase of land and the design and construction of a house in the name of the wife of a senior Ministry of Agriculture official for amount equivalent to US $373,990. The funds for these illicit payments came from the more than twenty nominee companies established by Monsanto's two Indonesian affiliates, PT Monagro Kimia ("PTMK"), a majority-owned subsidiary of Indonesia and PT Branita Sandhini ("PTBS"), a contractually-controlled nominee company of Monsanto headquartered in Jakarta. The nominee companies engaged in a scheme of over-invoicing, and the monies siphoned off were used to pay the Indonesian officials. (2) In 2002, Monsanto made an illicit payment of $50,000 to a senior official of the Ministry of Environment. In 2001, the Ministry of Environment had issued a decree requiring agricultural products such as Monsanto's Bollgard Cotton to undergo an environmental impact assessment prior to cultivation in Indonesia. When lobbying efforts to have the decree repealed failed, Charles Michael Martin, then Monsanto's Government Affairs Director for Asia, authorized and directed an Indonesian consulting firm Harvest (owned by Harvey Goldstein) to pay the bribe to a senior Environmental Ministry official and to conceal the illicit payment by false invoices by the business consulting company. The payment was made in cash. (3) Payment of approximately $29,500 to South Sulawesi Department of Agriculture officials through a scheme whereby PTBS entered into a ginning contract with an affiliate of the consulting firm to gin the cotton grown in South Sulawesi using cotton gins "rented" from the Indonesian government. PTBS instituted a program wherein it paid local South Sulawesi Dept of Agriculture officials a certain percentage of each kilogram of cotton fruit produced. In January 2005, following Monsanto's U.S. settlement, the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) conducted investigations into the matter, and various ministers were reported as having denied receiving bribes.Description :Type of Illicit activity involving Public Official :BriberyImpediments to investigation:Fake invoicesMost recent legal action against Public Official?:Other legal action/ other prosecutions:Region:EAPCountry of Public Official:In the Matter of Monsanto Company, Respondent, Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings, Making Findings, and Imposing a Cease-and-Desist Order Pursuant to Section 21C of the Securities Exchange Act of 1934, Admin. Proc. File No. 3-11789 (Jan. 6, 2005) Deferred Prosecution Agreement and Statement of Facts, US v. Monsanto Company, (D.D.C. 2005) Complaint, SEC v. Martin, No. 07-cv-00434 (D.D.C. 2007) US Department of Justice Press Release. "Monsanto Company Charged with Bribing Indonesian Government Official: Prosecution Deferred for Three Years." Jan. 6, 2005, accessed at http://www.justice.gov/opa/pr/2005/January/05_crm_008.htm Sri Saraswati, Muninggar. "KPK to investigate Monsanto bribery case." The Jakarta Post, Jan. 10, 2005, accessed http://www.thejakartapost.com/news/2005/01/10/kpk-investigate-monsanto-bribery-case.html Sri Saraswati, Muninggar. "Bungaren denies receiving bribe from Monsanto." The Jakarta Post, Jan. 15, 2005Sources:Position of Public Official during scheme:Senior Official at Ministry Environment Official and othersIs there a pending case or appeals?:Unk (Indonesia); No (United States)Money laundering Implicated?:YesYear scheme began:1997 -
Chairman of the National Commission for Child Protection (Komnas PA), said the vast majority of violence against children conducted by their own biological mother. Based on data from Komnas PA, physical violence against children by the biological mother reach until 9.27 percent or as many as 19 cases of 205 cases. While the violence perpetrated biological father as much as 5.85 percent or 12 cases. Stepmother (2 cases or 0.98 percent), stepfather (2 cases or 0.98 percent). Violence against children is mostly done down to the middle of society as they relate to poverty. But that does not mean such cases do not occur in the upper middle class, there is even a great teacher and CEO of leading companies who commit violence against their child. Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded violence against children still lasts. The cumulative figure nationally is relatively fixed but the shape the more varied and more sadistic, the violence experienced by children include physical, psychological, sexual, and social. For rape victims just for example, from January until early July 2010 there were at least 70 reports goes to KPAI, children who become victims of rape not only during adolescence but also at a very young age, ie, ranging from 4.5 years to 7 years.
All violence against children is a dastardly act that should be stopped. violence against children is not only physical violence but can also be done non-physical. Intimidation, terror can also katagorikan humiliation as an act of violence against children because it can cause damage to the child's mental.
Amanda Todd
we can see and learn from the case of Amanda Todd, a teenager in the USA, she suffered a mental torments from the environment, she suffered humiliation, intimidation, and terror which ultimately resulted in her choosing to end her life by committing suicide. http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/heart-without-compromise-children-and-children-wit/2012/oct/17/bullied-death-tragic-story-amanda-todd/
All violence against children must stop, especially violence in the family. Public participation is needed in this case, bring the perpetrators of violence against children under the law for punishment. report incidents of violence in the family, especially the children to the authorities. children are the future of the world, give them a good education and love
-
Follow up the AAF investment plan in West Sumatra infrastructures suggestions regarding improvement of infrastructure are destroyed by earthquake, AAF quickly build and repair the hospital M Jamil, M Jamil is the Main hospital in West Sumatra were badly damaged by the earthquake.The destruction of 90 percent of the facility following a hospital with medical equipment in hospitals M. Jamil, resulting in suboptimal service delivery. hospital waste leaks occur everywhere, the absence of adequate ICU equipment highly unsupporting hospital services. Because of the situation, AAF allocated 300 million USD from a total of 4 billion USD for the benefit of the hospital improvements, construction of new facilities, and improved medical equipment according to world health standard. 140 million USD will be used for infrastructure development, and 160 million USD will be used for equipment and health facilities -
4 December 2012, A court in Norway has convicted an Indian couple for abusing their seven-year-old son.
Chandrasekhar Vallabhaneni and his wife Anupama have denied accusations of child abuse
Chandrasekhar Vallabhaneni, a software professional, was sentenced to 18 months in jail. His wife Anupama was sent to jail for 15 months.The couple were charged with "gross or repeated maltreatment" of their son and found guilty of burning and hitting the child with a belt.The couple and their family have denied the charges and said they would appeal.Some reports said Mr Vallabhaneni had "threatened" to send the child to India for wetting his pants in the school bus.But, the Norwegian authorities said the child had burn marks and scars on his body.The couple's children are with their grandparents in the southern Indian city of Hyderabad.India has said the incident relates to a private citizen and Norway's local laws, but added that its Norway mission will do whatever is "appropriate" in the case.Indians have recently fallen foul of Norway's parenting laws.In April, two Indian children who were taken away from their parents finally returned to India after a Norwegian court agreed to hand them over to their uncle.Norway's Child Welfare Agency (CWA) had taken three-year-old Abhigyan and one-year-old Aishwariya Bhattacharya into custody in May 2011 alleging their parents did not adequately look after them.The parents said that "cultural differences" were behind the agency's decision and the incident caused a diplomatic row between Norway and India.The case received extensive media attention in India and provoked public anger, with the Indian government saying that the children should be allowed to live in their own cultural and linguistic environment. -
PICTI IT & Operations Manager, Mr. Hasan Omar represented PICTI at the Asia-Africa Conference on Open Source (AAOS) which was held in the Indonesian Capital JakartaMr. Omar said that the conference was held under the patronage of H.E. Dr. Mohammed Nouh, Indonesian Minister of Communications and Information Technology with the attendance of ministers, ambassadors and representatives of Asian & African countries of which on top of the attendees was Dr. Fariz Mahdawi Palestine Ambassador in Jakarta. The conference aims at exchanging expertise and experiences in Open Source Industry and Applications and its impact on sustainable development and non dependence especially in the developing countries where all participants agreed on the need to adopt open source solutions for the several advantages it has, cutting the cost in addition to its technical characteristics and its legal usage. In order to reach the desired results, Eng. Omar said that along with the East Asian countries experience that has made great strides in this area, there is a need for governments to adopt and support the Open source solutionsDuring the conference, Eng. Omar made a presentation about the Open Source Solutions in Palestine. It’s worth mentioning that representatives from different countries such as Japan, Indonesia, Malaysia and South Africa presented their experience in this area and the projects that handles Open Source Solutions in their own countries.The conference concluded the need for communication among all Asia-Africa Countries to support the Open Source Solutions and exchange expertise and experiences. -
Bandung, West Java (ANTARA News) - Members of the Asia-Africa Conference are continuously gathering support for Palestine`s bid to become a full member of the United Nations (UN), Indonesian envoy said.
"Political support to acknowledge Palestine as a country has been gained," Foreign Affairs Ministry`s Director General for Information and Public Diplomacy, AM Fachir, said here on Wednesday.
He said other effort to help Palestine is by providing human resource training to the Palestinians. 400 Palestinians have obtained training assistance till now from the members of the Asia Africa Conference.
Though Palestine has yet to receive full membership from the UN, one of the UN`s agencies, UNESCO, had voted to accept Palestine as a full member in 2011. Palestine`s bid, which requires the approval of two-thirds of the UNESCO members, was passed with 107 votes in favor, 14 against, and 52 abstentions. It was the first such vote by a UN agency.
Palestinian Ambassador to Indonesia, Fariz Mehdawi, in a seminar on International Day of Solidarity with the Palestinian People held last November in Jakarta, said, "We only hope to become a normal country like any other country in the world, we don`t want to cause any problem or burden to other countries."
Mehdawi added that Palestine has been trying to free itself from the shackles of Israeli occupation for the last two generations.
http://www.antaranews.com/en/news/81443/asia-africa-conference-members-continuously-support-palestine
-
PADANG (HK)- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menandatangani kesepakatan dengan Asia Africa Foundation (AAF) terkait kerjasama pemulihan pembangunan pascabencana, Rabu (7/11) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Organisasi di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ini akan mengucurkan dana 4 miliar dollar Amerika untuk berbagai program recovery atau pemulihan di Sumbar.Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut usulan kerjasama Pemprov Sumbar kepada AAF untuk mendanai pembangunan sejumlah gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa, pembangunan sarana mitigasi, fasilitas kesehatan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Usulan tersebut sudah diterima PBB dan sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2013,” ujar Direktur Project anggota AAF, Asli Rusli.
Ditambahkan Asli Rusli, tim AAF telah melakukan berbagai kunjungan. Terakhir pada 6 November lalu untuk melihat langsung kondisi riil daerah dan sejumlah instansi yang terkena bencana gempa. Menurutnya, karena Sumbar menjadi prioritas pertama AAF untuk mendapat bantuan program recovery pascabencana, perlu dilakukan pembentukan tim kerja secepatnya.
“Dalam tiga bulan, tim kerja sudah harus dibentuk dan program perencanaan sudah mulai dilaksanakan. Paling lambat tuntas pada Maret 2013,” katanya.
Berdasarkan hasil survey, tambahnya, pembangunan di Kota Padang dan pembangunan shelter merupakan program yang harus diprioritaskan.
AAF didirikan berdasarkan Dasa Sila Bandung oleh lima negara yakni Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Mesir. Organisasi yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno ini kini memiliki 148 anggota. Dalam KTT di Iran 2012, AAF menekankan visi dan misinya untuk membangun sosial ekonomi dan budaya terutama pada daerah rawan bencana seperti Sumbar.
“Program yang akan didanai AAF di Sumbar sejalan dengan program inti AAF dan PBB yakni humanity develompement, disability issue, disaster, pembangunan energy, food security, health and medical,” ujar Direktur Keuangan dan Kerjasama Global, Andi Setyo Busomo.
Menanggapi bantuan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, rezeki besar yang diterima Pemprov Sumbar akan sangat membantu pemulihan daerah pascabencana, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi.
“Minggu depan kita akan langsung membuat tim dan melakukan perencanaan, proyek apa saja yang akan diajukan kepada AAF. Dalam bulan sudah bisa dilihat secara fisik,” ujar gubernur optimis.
Dana yang setara dengan sepuluh kali APBD Sumbar ini, kata gubernur, memungkinkan berbagai proyek yang selama ini terkendala anggaran, seperti pembangunan sea wall.
Dikatakan gubernur, pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin meningkat pascagempa 2009. “Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi di bawah enam persen. Sementara setelah gempa mencapai enam persen. Bahkan pada 2010 sempat mencapai tujuh persen. Inilah hikmah dari sebuah bencana,” kata gubernur.
Namun, gubernur mengakui tidak semua dampak bencana dapat ditanggulangi dengan dana APBD.
Dari 20 gedung pemerintahan yang hancur, baru empat diantaranya yang sudah dibangun dengan APBD. “Masih ada 16 gedung pemerintahan termasuk kantor gubernur, rumah dinas gubernur dan RS M. Djamil yang belum dibangun kembali. Itu baru di Padang. Di kota lain juga masih belum pulih,” kata gubernur.
Untuk bantuan rumah masyarakat, lanjutnya, saat ini baru 250 ribu rumah yang dibantu pemerintah di beberapa kota/kabupaten.
“Dengan bantuan AAF ini, masalah pembangunan pascabencana akan bisa diatasi,” pungkasnya. Terkait pembangunan, gubernur menjelaskan, bantuan ini dapat berupa hibah langsung tanpa pengembalian. Ada juga dalam bentuk pinjaman lunak.
“Untuk bangunan yang terdampak langsung bencana seperti gedung pemerintahan, pembangunan shelter, pembangunan masjid, sekolah, dilakukan dalam bentuk hibah. Sementara pembangunan dalam bentuk investasi seperti pembangunan jalan tol, pasar raya Padang, pembangunan jembatan Ngarai Sianok, akan dilakukan dalam bentuk pinjaman,” jelas gubernur lagi.
Besaran bantuan, lanjutnya, akan disesuaikan dengan proyek yang diajukan. Untuk kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan juga akan dilaksanakan dalam berbagai program melalui bidang pendidikan dan kesehatan. (dla/zal)
Subscribe to:
Comments (Atom)