Andy Satyakusuma

Poverty reduction in Indonesia can not occur significantly in because of several factors among others due to the high inflation rate in the community, leading to high staple and lower purchasing power of the people. The decline in poverty is happening with a growth rate above 6 percent during 2010 to mid-2012. Notwithstanding the foregoing, the poor perceived inflation is still high. It can be seen from the poverty basket inflation of 10.9 percent in 2011, and 6.52 percent, which is a provisional figure, in 2012. The percentage decreased only thin. "Even in 2005, despite the growth, but poverty basket inflation recorded up to 12.87 percent because of rising fuel prices, the impact on the increase in the poverty rate, from 15.97 percent to 17.75 percent in 2006.

Another thing that is not the cause of the poverty reduction in Indonesia is caused by rising unemployment in Indonesia. Total labor force in Indonesia in August 2012 reached 118.0 million, decreased by about 2.4 million people compared to the labor force of 120.4 million people Februari2012 or increased by about 670 thousand people compared to August 2011.Jumlah residents working in Indonesia in August 2012 reached 110.8 million, decreased by about 2.0 million people compared to the state in February 2012 amounted to 112.8 million or an increase of 1.1 million people compared to the state in August 2011. Unemployment rate (TPT) in Indonesia in August 2012 reached 6.14 percent, lower than in February 2012 amounted to 6.32 TPT

Angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi berdasarkan pusat statistik di Indonesia Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), berkurang 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).  Selama periode Maret 2011−Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun menjadi 8,78 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 15,72 persen pada Maret 2011 menjadi 15,12 persen pada Maret 2012. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2012, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,50 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52 persen.Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, daging ayam ras, tempe, tahu, mie instan, bawang merah, dan cabe merah. Sedangkan, komoditi yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, bawang merah, tahu, dengan tambahan kopi dan cabe rawit. 

Penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak dapat terjadi significant di karenakan beberapa faktor diantara lain dikarenakan tingginya angka inflasi di masyarakat, yang menyebabkan tingginya  bahan pokok dan menurunkan tingkat daya beli dari masyarakat. Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi dengan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen selama tahun 2010 hingga pertengahan 2012. Sekalipun demikian, inflasi yang dirasakan masyarakat miskin masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari poverty basket inflation sebesar 10,9 persen pada 2011, dan 6,52 persen, yang merupakan angka sementara, pada 2012. Persentase hanya berkurang tipis. "Bahkan pada 2005, walaupun terjadi pertumbuhan, tapi poverty basket inflation tercatat sampai 12,87 persen karena ada kenaikan harga BBM, berdampak pada kenaikan angka kemiskinan, dari 15,97 persen menjadi 17,75 persen pada 2006.

Hal lain yang menjadi penyebab dari tidak terjadinya angka kemiskinan di Indonesia adalah disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 118,0 juta orang, berkurang sekitar 2,4 juta orang dibanding angkatan kerja Februari2012 sebesar 120,4 juta orang atau bertambah sekitar 670 ribu orang dibanding Agustus 2011.Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 110,8 juta orang, berkurang sekitar 2,0 juta orang dibanding keadaan pada Februari 2012 sebesar 112,8 juta orang atau bertambah 1,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2011. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2012 sebesar 6,32 persen dan TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen.Selama setahun terakhir (Agustus 2011―Agustus 2012), jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan terutama di Sektor Industri sekitar830 ribu orang (5,71 persen), serta Sektor Jasa Kemasyarakatan sebesar 450 ribu orang (2,70 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebesar 450 ribu orang (1,14 persen), Sektor Perdagangan sebesar 250 ribu orang (1,07 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasisebesar 80 ribu orang (1,57 persen).

Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2012, sebesar 76,5 juta orang (69,04 persen) bekerja diatas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam perminggu mencapai 6,6 juta orang (5,98 persen). Pada Agustus 2012, penduduk bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sebesar 53,9 juta orang (48,63persen), sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,0 juta orang (2,68 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan universitas hanya sebesar 7,0 juta orang (6,30persen). 

Melihat keadaan tersebut diatas, Pemerintah harus bekerja lebih serius dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia, dan tidak hanya berkonsentrasi kepada masalah perseteruan politik dan kasus-kasus korupsi. penanggulangan masalah korupsi biarkanlah tetap menjadi ranah hukum dan tidak menjadi sarana ekploitasi politik seperti yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Para pemimpin di Indonesia sibuk saling menjatuhkan untuk mendapatkan posisi politik bagi kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. 

Pembangunan proyek-proyek yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah, seperti contohnya penyediaan sarana pembangkit tenaga listrik yang hemat energy (low energy power), sehingga dapat menurunkan tarif dasar harga listrik, dengan turunnya tarif dasar listrik  secara hukum kausal akan  berdampak kepada sektor-sektor industri dan harga angkutan transportasi, hal seperti ini automatis akan menurunkan harga dasar bahan pokok sehingga meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat.Kebijakan ekonomi di bidang eksport juga diperbaiki. di sektor riil atau perbankan harus lebih mempermudah prosedur pemberian kredit modal kerja kepada bidang-bidang usaha yang berorientasi eksport, pemberian modal kerja dengan bunga lunak kepada para pengrajin kecil yang menghasilkan komoditas eksport. Pembinaan terhadap  pengusaha berorientasi eksport harus perlu ditingkatkan, hal ini untuk mendorong pendapatan devisa negara yang akan dipergunakan untuk membangun Negara.

Division for Public Administration and Development Management

Innovations in

Chandrasekhar Vallabhaneni, a software professional, was sentenced to 18 months in jail. His wife Anupama was sent to jail for 15 months.

The couple were charged with "gross or repeated maltreatment" of their son and found guilty of burning and hitting the child with a belt.

The couple and their family have denied the charges and said they would appeal.

Some reports said Mr Vallabhaneni had "threatened" to send the child to India for wetting his pants in the school bus.

But, the Norwegian authorities said the child had burn marks and scars on his body.

The couple's children are with their grandparents in the southern Indian city of Hyderabad.

India has said the incident relates to a private citizen and Norway's local laws, but added that its Norway mission will do whatever is "appropriate" in the case.

Indians have recently fallen foul of Norway's parenting laws.

In April, two Indian children who were taken away from their parents finally returned to India after a Norwegian court agreed to hand them over to their uncle.

Norway's Child Welfare Agency (CWA) had taken three-year-old Abhigyan and one-year-old Aishwariya Bhattacharya into custody in May 2011 alleging their parents did not adequately look after them.

The parents said that "cultural differences" were behind the agency's decision and the incident caused a diplomatic row between Norway and India.

The case received extensive media attention in India and provoked public anger, with the Indian government saying that the children should be allowed to live in their own cultural and linguistic environment.

PICTI IT & Operations Manager, Mr. Hasan Omar represented PICTI at the Asia-Africa Conference on Open Source (AAOS) which was held in the Indonesian Capital Jakarta

Mr. Omar said that the conference was held under the patronage of H.E. Dr. Mohammed Nouh, Indonesian Minister of Communications and Information Technology with the attendance of ministers, ambassadors and representatives of Asian & African countries of which on top of the attendees was Dr. Fariz Mahdawi Palestine Ambassador in Jakarta. The conference aims at exchanging expertise and experiences in Open Source Industry and Applications and its impact on sustainable development and non dependence especially in the developing countries where all participants agreed on the need to adopt open source solutions for the several advantages it has, cutting the cost in addition to its technical characteristics and its legal usage. In order to reach the desired results, Eng. Omar said that along with the East Asian countries experience that has made great strides in this area, there is a need for governments to adopt and support the Open source solutions

During the conference, Eng. Omar made a presentation about the Open Source Solutions in Palestine. It’s worth mentioning that representatives from different countries such as Japan, Indonesia, Malaysia and South Africa presented their experience in this area and the projects that handles Open Source Solutions in their own countries.

The conference concluded the need for communication among all Asia-Africa Countries to support the Open Source Solutions and exchange expertise and experiences.

PADANG (HK)- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menandatangani kesepakatan dengan Asia Africa Foundation (AAF) terkait kerjasama pemulihan pembangunan pascabencana, Rabu (7/11) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Organisasi di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ini akan mengucurkan dana 4 miliar dollar Amerika untuk berbagai program recovery atau pemulihan di Sumbar.

Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut usulan kerjasama Pemprov Sumbar kepada AAF untuk mendanai pembangunan sejumlah gedung pemerintahan yang rusak  akibat gempa, pembangunan sarana mitigasi, fasilitas kesehatan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Usulan tersebut sudah diterima PBB dan sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2013,” ujar Direktur Project anggota AAF, Asli Rusli.

Ditambahkan Asli Rusli, tim  AAF telah melakukan berbagai kunjungan. Terakhir pada 6 November lalu untuk melihat langsung kondisi riil daerah dan sejumlah instansi yang terkena bencana gempa. Menurutnya, karena Sumbar menjadi prioritas pertama AAF untuk mendapat bantuan program recovery  pascabencana,  perlu dilakukan pembentukan tim kerja secepatnya.

“Dalam tiga bulan, tim kerja sudah harus dibentuk dan program perencanaan sudah mulai dilaksanakan. Paling lambat tuntas pada Maret 2013,” katanya.

Berdasarkan hasil survey, tambahnya, pembangunan di Kota Padang dan pembangunan shelter merupakan program yang harus diprioritaskan.

AAF didirikan berdasarkan Dasa Sila Bandung oleh lima negara yakni Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Mesir. Organisasi yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno ini kini memiliki 148 anggota. Dalam KTT di Iran 2012, AAF menekankan visi dan misinya untuk membangun sosial ekonomi dan budaya terutama pada daerah rawan bencana seperti Sumbar.

“Program yang akan didanai AAF di Sumbar sejalan dengan program inti AAF dan PBB yakni humanity develompement, disability issue, disaster, pembangunan energy, food security, health and medical,” ujar Direktur Keuangan dan Kerjasama Global, Andi Setyo Busomo.

Menanggapi bantuan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, rezeki besar yang diterima Pemprov Sumbar akan sangat membantu pemulihan daerah pascabencana, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi.

“Minggu depan kita akan langsung membuat tim dan melakukan perencanaan, proyek apa saja yang akan diajukan kepada AAF. Dalam bulan sudah bisa dilihat secara fisik,” ujar gubernur optimis.

Dana yang setara dengan sepuluh kali APBD Sumbar ini, kata gubernur, memungkinkan berbagai proyek yang selama ini terkendala anggaran, seperti pembangunan sea wall.

Dikatakan gubernur, pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin meningkat pascagempa 2009. “Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi di bawah enam persen. Sementara setelah gempa mencapai enam persen. Bahkan pada 2010 sempat mencapai tujuh persen. Inilah hikmah dari sebuah bencana,” kata gubernur.
Namun, gubernur mengakui tidak semua dampak bencana dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

Dari 20 gedung pemerintahan yang hancur, baru empat diantaranya yang sudah dibangun dengan APBD. “Masih ada 16 gedung pemerintahan termasuk kantor gubernur, rumah dinas gubernur dan RS M. Djamil yang belum dibangun kembali. Itu baru di Padang. Di kota lain juga masih belum pulih,” kata gubernur.
Untuk bantuan rumah masyarakat, lanjutnya, saat ini baru 250 ribu rumah yang dibantu pemerintah di beberapa kota/kabupaten.

“Dengan bantuan AAF ini, masalah pembangunan pascabencana akan bisa diatasi,” pungkasnya. Terkait pembangunan, gubernur menjelaskan, bantuan ini dapat berupa hibah langsung tanpa pengembalian. Ada juga dalam bentuk pinjaman lunak.

“Untuk bangunan yang terdampak langsung bencana seperti gedung pemerintahan, pembangunan shelter, pembangunan masjid, sekolah,  dilakukan dalam bentuk hibah. Sementara pembangunan dalam bentuk investasi seperti pembangunan jalan tol, pasar raya Padang, pembangunan jembatan Ngarai Sianok, akan dilakukan dalam bentuk pinjaman,” jelas gubernur lagi.

Besaran bantuan, lanjutnya, akan disesuaikan dengan proyek yang diajukan. Untuk kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan juga akan dilaksanakan dalam berbagai program melalui bidang pendidikan dan kesehatan. (dla/zal)