Andy Satyakusuma

welcome to our blog

About Andy

ASIA AFRICA FOUNDATION
Finance and Foreign Affair Director
Indonesia

INTERNATIONAL HUMAN RIGHT ORGANIZATION
Goodwill Ambassador

IMPACTIVITY UK LTD
Director
London, United Kingdom

MY GLOBAL FUND - THE GLOBAL FUND
Fight against the world's three deadliest pandemics: HIV/AIDS, tuberculosis and malaria.
Country Coordinating Mechanism
The Country Coordinating Mechanism is a
country-level partnership of stakeholders from
nongovernmental organizations, multilateral and
bilateral agencies, the public and private sectors,
and people living with or affected by the diseases.
It is responsible for submitting proposals to the
Global Fund, nominating the grantee(s) or Principal
Recipient(s) and providing oversight to grant
implementation.

Total Pageviews

Blog Archive

Download

FOREX RATES live

Radio

Posts

Comments

The Team

Blog Journalist

Connect With Us

Join To Connect With Us

Portfolio


  • By fuel price hike, the Indonesian government plans to provide a compensation fund related to meantime Direct Aid Society Fund, additional quota of rice for the poor, and the family hopes the program will be prepared by the Ministry of Social Welfare. These sounds very promising for the improvement in the Indonesian community economy,  but they forget about other things or negative impacts that would occur due to fuel price hike. Central Bank Of Indonesia said the increase in fuel prices will led to of at least 8.5% inflation, rising prices of basic commodities will certainly occur, which resulting decline in consumer purchasing power.

    Rising transport prices surely occurs, increasing industrial production cost will take place, which resulted in possibility of employers will reduce the number of employees, surely will make unemployment rate will be higher, not to mention when the rise in labor costs caused the rising prices of basic commodities, which result many employers are choosing to close their business, and certainly would also increase the amount of unemployment and surely impact negatively on the improvement of the economy.

    We Asia Africa Foundation really  hope the Indonesian government will think deeper, the negative impact of fuel price hike on economic conditions in Indonesia. moreover, the Direct Assistance Funds is only temporary.

    http://www.washingtonpost.com/business/indonesia-expected-to-cut-fuel-subsidy-hiking-price-by-more-than-30-percent-amid-protests/2013/06/17/f5f9762e-d728-11e2-b418-9dfa095e125d_story.html


    Dengan kenaikan harga BBM, pemerintah Indonesia merencanakan untuk memberikan dana kompensasi yang terkait dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, penambahan kuota beras miskin, dan program keluarga harapan akan disiapkan oleh Kementerian Kesejahteraan Sosial. hal ini terdengar sangat menjanjikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Indonesia. tapi mereka melupakan hal-hal lainnya atau dampak negatif yang akan terjadi akibat kenaikan harga BBM. Bank Indonesia menyatakan kenaikan harga bahan bakar akan mengakibatkan terjadinya inflasi minimal 8,5%. kenaikan harga bahan pokok tentu akan terjadi, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

    Kenaikan harga transportasi dan peningkatan biaya produksi industri akan terjadi, yang mengakibatkan kemungkinan para pengusaha akan mengurangi jumlah pegawai, dan akan membuat tingkat pengangguran akan semakin tinggi. belum lagi terjadinya permintaan kenaikan gaji buruh yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga bahan pokok . akibatnya mungkin banyak pengusaha yang memilih untuk menutup usahanya, hal ini tentunya juga akan menambah jumlah angka pengangguran dan pasti akan berdampak negatif kepada peningkatan ekonomi Indonesia.

    Kami Asia Africa Foundation berharap Pemerintah Indonesia akan berfikir lebih dalam, dampak negatif  dari kenaikan harga bahan bakar pada kondisi ekonomi di Indonesia. terlebih lagi, dana bantuan langsung itu hanya sementara



  • On the latest days, many circulating issues and photos about the the massacre of Muslims in Burma or Myanmar. we particularly the Muslim citizens to be careful in responding the story, because it could be the story could have been propagated by people or groups who have an interest in political issues.

    http://zuhaybshah.blogspot.com/2012/07/fake-pictures-of-muslims-being-killed.html

  • MOIRA KELLY, She is one amazing woman in the world and one of the women  I have always admired.  She is a humanitarian work was recognized with several awards, including the Prime Minister's Award for outstanding community service, the White Flame Award from Save the Children for her service to disadvantaged children, and she was made an Officer of the Order of Australia in recognition of her service to both the Australian and international communities,In 2003, Kelly received the Victorian of the Year award, and in 2003 and 2004, she was nominated for the Australian of the Year awards.Moira Kelly is also the adopted mother of Iraqi-born brothers Emmanuel and Ahmed Kelly. The brothers, born with "severely underdeveloped limbs", were discovered by Kelly in 1998 at the Mother Teresa Orphanage in Baghdad. Kelly brought them both to Australia for medical treatment and subsequently adopted them. In 2009, Ahmed and Emmanuel Kelly became Australian citizens. Ahmed, a quadruple amputee and swimmer, represented Australia in the 50 metre breaststroke, 50 metre backstroke, 150 metre individual medley, and the 100 metre freestyle at the 2012 Summer Paralympics.
    Emmanuel Kelly was a contestant on the 2011 season of The X Factor. He was cut from the competition on 11 September, 2011, "after forgetting the lyrics several times during his performance." Following his appearance on The X-Factor, he met with producers and auditioned for The Glee Project.




  • Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Menurut Karl D. Jackson dalam Budi Winarno (2008), budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat.
    Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwiyanto dkk dalam Budi Winarno (2008) mengenai kinerja birokrasi di beberapa daerah, bahwa birokrasi publik masih mempersepsikan dirinya sebagai penguasa daripada sebagai abdi yang bersedia melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku para pejabat dan elit politik yang lebih memperjuangkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
    Dengan menguatnya budaya paternalistik, masyarakat lebih cenderung mengejar status dibandingkan dengan kemakmuran. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikan sumbangan bagi berkembangnya budaya poltik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan.
    Terdapat lima preposisi tentang perubahan politik dan budaya politik yang berlangsung sejak reformasi 1998, antara lain:
    11.     Orientasi Terhadap kekuasaan
    Misalnya saja dalam partai politik, orientasi pengejaran kekuasaan yang sangat kuat   dalam partai politik telah membuat partai-partai politik era reformasi lebih bersifat pragmatis.

    22.     Politik mikro vs politik makro
    Politik Indonesia sebagian besar lebih berkutat pada politik mikro yang terbatas pada hubungan-hubungan antara aktor-aktor politik, yang terbatas pada tukar-menukar kepentingan politik. Sedangkan pada politik makro tidak terlalu diperhatikan dimana merupakan tempat terjadinya tukar-menukar kekuatan-kekuatan sosial seperti negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil society, dsb.
    Kepentingan negara vs kepentingan masyarakat
    1a.     Realitas politik lebih berorientasi pada kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat.
    2b.     Bebas dari kemiskinan dan kebebasan beragama

    Desentralisasi politik
    Pada kenyataannya yang terjadi bukanlah desentralisasi politik, melainkan lebih pada berpindahnya sentralisme politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
    Dengan demikian, budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis. Hal ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Budi Winarno (2008) karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya, namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.

    Pada saat ini, keadaan ekonomi rakyat di lapangan sudah sangat mendesak. Keadaan dan situasi ekonomi mereka semakin terhempit seiring dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, dan meningkatnya tingkat kebutuhan.

    Rakyat sangat membutuhkan sebuah kebijakan-kebijakan politik yang lebih memihak kepada perkembangan ekonomi rakyat, bukan hanya kepada kepentingan politik  dan hukum terlebih lagi kepada berita perseteruan partai politik yang saat ini sedang marak di berita-berita baik di media televisi maupun cetak. Pemerintah harus lebih memperhatikan rakyatnya dan tidak hanya memikirkan partai dan kepentingan golongan. dibutuhkan seorang pemimpin yang lebih bijak dan lebih memperhatikan rakyatnya.














  • In November 2012 the Asia Africa Foundation (AAF) has signed an agreement with the government of West Sumatra on cooperation development disaster recovery, Wednesday (7/11) at the Auditorium governorate of Sumatra. Organization under the auspices of the United Nations (UN) will disburse funds U.S. $ 4 billion in 10 years, which means 400 million USD per year for recovery projects in West Sumatra after the disaster. The program will be funded by the AAF in line with the core program of the AAF and the United Nations which humanity develompement, disability issues, disaster, energy development, food security, health and medical.

    Following up the signing of the agreement, The AAF has established WSRP (West Sumatra Reconstruction Program) and  pointed Fahrurrazi Chaniago as a Chief , and also held a closed tender to elect Project Management (MP) as implementers development projects in West Sumatra. after the fairly selection process, based on several criteria, the AAF at the end of February 2013 has appointed two (2) companies as a Project Management company who will work on the construction of hospital projects M. Jamil Padang, Padang Governor's Office and the Grand Mosque. 

    M. Jamil Hospital as the province's main hospital was badly damaged after the aftermath of the earthquake, building conditions and the condition of the provision of medical equipment is very bad. seepage and leakage of hospital waste, which is one of hazardous waste happening around The hospital. The hospital equipment supporting facilities are woefully inadequate and not in accordance with the basic standards set by the WHO, even to the ICU and ER facilities are poor and do not support the public services conducted, These conditions is surely very apprehensive. considering M jamil is the main Hospitals and a referral hospital of five provinces. 

    At present the AAF has appointed PT. Hendika Prima Utama (HPU) as Project Management for managing Hospitals construction in accordance with the letter of appointment no. No. 011/AAF-SK/III/2013 dated March 11, 2013. Furthermore, the Project Management will work with the Hospital Management M. Jamil, to appoint Main contractor managing the construction.

    until now the project management, WSRP, the AAF and Hospital Management is preparing all supporting documents required in the implementation of development projects Hospitals M. Jamil including letters to the Indonesian Central Government, including the Department of Health and Department of Public Works.

    the AAF wish all documentation and all things supporting the implementation of the project can be completed as soon as possible of course with the support of the Government of West Sumatra so that the project can implemented immediately.

Activity Photo

Comments

The Visitors says