PADANG (HK)- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menandatangani kesepakatan dengan Asia Africa Foundation (AAF) terkait kerjasama pemulihan pembangunan pascabencana, Rabu (7/11) di Auditorium Gubernuran Sumbar. Organisasi di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ini akan mengucurkan dana 4 miliar dollar Amerika untuk berbagai program recovery atau pemulihan di Sumbar.
Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut usulan kerjasama Pemprov Sumbar kepada AAF untuk mendanai pembangunan sejumlah gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa, pembangunan sarana mitigasi, fasilitas kesehatan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Usulan tersebut sudah diterima PBB dan sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2013,” ujar Direktur Project anggota AAF, Asli Rusli.
Ditambahkan Asli Rusli, tim AAF telah melakukan berbagai kunjungan. Terakhir pada 6 November lalu untuk melihat langsung kondisi riil daerah dan sejumlah instansi yang terkena bencana gempa. Menurutnya, karena Sumbar menjadi prioritas pertama AAF untuk mendapat bantuan program recovery pascabencana, perlu dilakukan pembentukan tim kerja secepatnya.
“Dalam tiga bulan, tim kerja sudah harus dibentuk dan program perencanaan sudah mulai dilaksanakan. Paling lambat tuntas pada Maret 2013,” katanya.
Berdasarkan hasil survey, tambahnya, pembangunan di Kota Padang dan pembangunan shelter merupakan program yang harus diprioritaskan.
AAF didirikan berdasarkan Dasa Sila Bandung oleh lima negara yakni Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Mesir. Organisasi yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno ini kini memiliki 148 anggota. Dalam KTT di Iran 2012, AAF menekankan visi dan misinya untuk membangun sosial ekonomi dan budaya terutama pada daerah rawan bencana seperti Sumbar.
“Program yang akan didanai AAF di Sumbar sejalan dengan program inti AAF dan PBB yakni humanity develompement, disability issue, disaster, pembangunan energy, food security, health and medical,” ujar Direktur Keuangan dan Kerjasama Global, Andi Setyo Busomo.
Menanggapi bantuan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, rezeki besar yang diterima Pemprov Sumbar akan sangat membantu pemulihan daerah pascabencana, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi.
“Minggu depan kita akan langsung membuat tim dan melakukan perencanaan, proyek apa saja yang akan diajukan kepada AAF. Dalam bulan sudah bisa dilihat secara fisik,” ujar gubernur optimis.
Dana yang setara dengan sepuluh kali APBD Sumbar ini, kata gubernur, memungkinkan berbagai proyek yang selama ini terkendala anggaran, seperti pembangunan sea wall.
Dikatakan gubernur, pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin meningkat pascagempa 2009. “Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi di bawah enam persen. Sementara setelah gempa mencapai enam persen. Bahkan pada 2010 sempat mencapai tujuh persen. Inilah hikmah dari sebuah bencana,” kata gubernur.
Namun, gubernur mengakui tidak semua dampak bencana dapat ditanggulangi dengan dana APBD.
Dari 20 gedung pemerintahan yang hancur, baru empat diantaranya yang sudah dibangun dengan APBD. “Masih ada 16 gedung pemerintahan termasuk kantor gubernur, rumah dinas gubernur dan RS M. Djamil yang belum dibangun kembali. Itu baru di Padang. Di kota lain juga masih belum pulih,” kata gubernur.
Untuk bantuan rumah masyarakat, lanjutnya, saat ini baru 250 ribu rumah yang dibantu pemerintah di beberapa kota/kabupaten.
“Dengan bantuan AAF ini, masalah pembangunan pascabencana akan bisa diatasi,” pungkasnya. Terkait pembangunan, gubernur menjelaskan, bantuan ini dapat berupa hibah langsung tanpa pengembalian. Ada juga dalam bentuk pinjaman lunak.
“Untuk bangunan yang terdampak langsung bencana seperti gedung pemerintahan, pembangunan shelter, pembangunan masjid, sekolah, dilakukan dalam bentuk hibah. Sementara pembangunan dalam bentuk investasi seperti pembangunan jalan tol, pasar raya Padang, pembangunan jembatan Ngarai Sianok, akan dilakukan dalam bentuk pinjaman,” jelas gubernur lagi.
Besaran bantuan, lanjutnya, akan disesuaikan dengan proyek yang diajukan. Untuk kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan juga akan dilaksanakan dalam berbagai program melalui bidang pendidikan dan kesehatan. (dla/zal)
“Usulan tersebut sudah diterima PBB dan sudah bisa dimanfaatkan pada tahun 2013,” ujar Direktur Project anggota AAF, Asli Rusli.
Ditambahkan Asli Rusli, tim AAF telah melakukan berbagai kunjungan. Terakhir pada 6 November lalu untuk melihat langsung kondisi riil daerah dan sejumlah instansi yang terkena bencana gempa. Menurutnya, karena Sumbar menjadi prioritas pertama AAF untuk mendapat bantuan program recovery pascabencana, perlu dilakukan pembentukan tim kerja secepatnya.
“Dalam tiga bulan, tim kerja sudah harus dibentuk dan program perencanaan sudah mulai dilaksanakan. Paling lambat tuntas pada Maret 2013,” katanya.
Berdasarkan hasil survey, tambahnya, pembangunan di Kota Padang dan pembangunan shelter merupakan program yang harus diprioritaskan.
AAF didirikan berdasarkan Dasa Sila Bandung oleh lima negara yakni Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Mesir. Organisasi yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno ini kini memiliki 148 anggota. Dalam KTT di Iran 2012, AAF menekankan visi dan misinya untuk membangun sosial ekonomi dan budaya terutama pada daerah rawan bencana seperti Sumbar.
“Program yang akan didanai AAF di Sumbar sejalan dengan program inti AAF dan PBB yakni humanity develompement, disability issue, disaster, pembangunan energy, food security, health and medical,” ujar Direktur Keuangan dan Kerjasama Global, Andi Setyo Busomo.
Menanggapi bantuan ini, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, rezeki besar yang diterima Pemprov Sumbar akan sangat membantu pemulihan daerah pascabencana, baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi.
“Minggu depan kita akan langsung membuat tim dan melakukan perencanaan, proyek apa saja yang akan diajukan kepada AAF. Dalam bulan sudah bisa dilihat secara fisik,” ujar gubernur optimis.
Dana yang setara dengan sepuluh kali APBD Sumbar ini, kata gubernur, memungkinkan berbagai proyek yang selama ini terkendala anggaran, seperti pembangunan sea wall.
Dikatakan gubernur, pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin meningkat pascagempa 2009. “Sebelum bencana, pertumbuhan ekonomi di bawah enam persen. Sementara setelah gempa mencapai enam persen. Bahkan pada 2010 sempat mencapai tujuh persen. Inilah hikmah dari sebuah bencana,” kata gubernur.
Namun, gubernur mengakui tidak semua dampak bencana dapat ditanggulangi dengan dana APBD.
Dari 20 gedung pemerintahan yang hancur, baru empat diantaranya yang sudah dibangun dengan APBD. “Masih ada 16 gedung pemerintahan termasuk kantor gubernur, rumah dinas gubernur dan RS M. Djamil yang belum dibangun kembali. Itu baru di Padang. Di kota lain juga masih belum pulih,” kata gubernur.
Untuk bantuan rumah masyarakat, lanjutnya, saat ini baru 250 ribu rumah yang dibantu pemerintah di beberapa kota/kabupaten.
“Dengan bantuan AAF ini, masalah pembangunan pascabencana akan bisa diatasi,” pungkasnya. Terkait pembangunan, gubernur menjelaskan, bantuan ini dapat berupa hibah langsung tanpa pengembalian. Ada juga dalam bentuk pinjaman lunak.
“Untuk bangunan yang terdampak langsung bencana seperti gedung pemerintahan, pembangunan shelter, pembangunan masjid, sekolah, dilakukan dalam bentuk hibah. Sementara pembangunan dalam bentuk investasi seperti pembangunan jalan tol, pasar raya Padang, pembangunan jembatan Ngarai Sianok, akan dilakukan dalam bentuk pinjaman,” jelas gubernur lagi.
Besaran bantuan, lanjutnya, akan disesuaikan dengan proyek yang diajukan. Untuk kegiatan penguatan ekonomi kerakyatan juga akan dilaksanakan dalam berbagai program melalui bidang pendidikan dan kesehatan. (dla/zal)